5 Kasus Dugaan Korupsi SDA Dilaporkan Aktivis ke KPK

Liputan6.com, Jakarta : Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Anti-Mafia Hutan, mendatangi Gedung KPK. Mereka melaporkan 5 kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang nilai kerugian negaranya mencapai Rp 1,9 triliun.

Berdasarkan hasil investigasi mereka di 3 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan, tercatat 16 pihak yang terindikasi terlibat praktik penyalahgunaan wewenang dan penyuapan.

"Tadi kami sudah ketemu dengan pimpinan KPK. Selain membahas 5 kasus, kami juga sampaikan modus lain korupsi SDA. Salah satunya review kawasan hutan yang mencapai 12.5 juta hektare," ujar aktivis Walhi, Zenzi Suhadi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Dalam laporannya, sejumlah aktivis tersebut juga menyertakan hasil investigasi yang mereka lakukan selama 6 bulan di 3 provinsi tersebut. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh 1.508 perusahaan di kawasan hutan dan 1.017 perusahaan perkebunan di hutan.

"Ada 3 sektor yang kami laporkan. Pertama perkebunan di kawasan hutan, proses pengeluaran izin, serta BUMN perkebunan yang beroperasi tanpa HGU," terang Zenzi.

Selain melaporkan temuan hasil investigasinya, para aktivis yang terdiri dari ICW, Sawit Watch, dan YLBHI ini juga mendesak KPK menjadikan pemberantasan korupsi di sektor SDA sebagai prioritas dalam rangka menyelamatkan lingkungan hidup.

"Ini juga untuk menghindari kerugian negara di sektor SDA yang lebih besar," kata aktivis ICW, Tama S Langkun. Selengkapnya...

Koalisi Anti Mafia Hutan Laporkan 5 Kasus ke KPK

Jakarta - Kelompok atas nama Koalisi Anti Mafia Hutan melaporkan lima dugaan tindak pidana korupsi kehutanan yang terjadi tiga provinsi ke KPK. Koalisi yang di antaranya terdiri atas Walhi Sumsel, ICW, YLBHI dan Sawit Watch, menyebut bahwa lima dugaan korupsi di sektor kehutanan itu terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sumatera Selatan (Sumsel).

"Tadi kami sudah bertemu dengan pimpinan di KPK, melaporkan sekaligus membahas lima kasus tersebut," kata Zenzi Suhadi, perwakilan dari koalisi sekaligus Eksekutif Kampanye Hutan Perkebunan Walhi, di kantor KPK, Jumat (14/6).

Zenzi menjelaskan, lima kasus dugaan korupsi di sektor kehutanan itu berupa satu suap penerbitan izin pertambangan, tiga dugaan korupsi pada sektor perkebunan, dan satu dugaan korupsi pada sektor kehutanan. "Modus korupsi umumnya adalah penyalahgunaan kewenangan dan penyuapan," katanya.

Dijelaskan lagi, lima kasus tersebut adalah dugaan korupsi PTPN VII (Cinta Manis) di Sumsel. Kasus tersebut menurutnya berpotensi merugikan keuangan negara sebanyak Rp4,8 miliar.

Kasus selanjutnya adalah dugaan korupsi pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di kawasan Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang. Kasus tersebut diduga bisa merugikan negara senilai Rp1,7 triliun.

"Lalu, ada dugaan gratifikasi proses penerbitan izin usaha pertambangan di Kota Samarinda senilai Rp4 miliar," kata Zenzi.

Masih menurut Zenzi, berikutnya adalah kasus dugaan korupsi alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara Rp108 miliar. Terakhir adalah kasus dugaan korupsi penerbitan izin IUPHHK-HTI di Kalbar, yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp51,5 miliar.

"Berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dikakukan oleh koalisi, sekurangnya terjadi potensi kerugian negara (total) mencapai Rp2,92 triliun," kata Zensi.

Dikatakan lagi, dalam lima perkara yang dilaporkan, ada 16 aktor yang dinilai bertanggung jawab. Namun, Zenzi enggan menyebutkan siapa saja nama-nama yang bertanggung jawab atas perkara ini. Namun ia menjelaskan, setidaknya ada tiga menteri atau mantan menteri, lima kepala daerah atau mantan kepala daerah, satu pejabat kementerian, satu orang pejabat di lingkungan pemerintah, serta enam direktur perusahaan.

"Kami mendesak KPK mengusut tuntas korupsi yang sudah terjadi di tiga provinsi tersebut," kata Zenzi lagi.

Selain itu, koalisi juga mendesak KPK untuk menjadikan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) sebagai prioritas, dalam rangka penyelamatan lingkungan hidup, maupun menghindari kerugian negara di sektor SDA yang lebih besar.

sumber :http://www.beritasatu.com/hukum/119694-koalisi-anti-mafia-hutan-laporkan-5-kasus-ke-kpk.html 

Selengkapnya...

Rilis : Selamatkan Lingkungan Hidup, KPK harus Usut Korupsi Sumber Daya Alam!

-Temuan praktek korupsi (hanya) di 3 Provinsi,Kerugian Negara Mencapai Rp 1,9 Triliun-

Kejahatan di sektor sumber daya alam (SDA) seperti kehutanan, perkebunan dan pertambangan tidak saja menimbulkan kerusakan ekologi namun juga menyebabkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya sangat fantanstis.  Ada banyak versi berkaitan dengan kerugian keuangan negara dari kejahatan SDA di Indonesia, baik yang dilakukan dari lembaga di dalam negeri maupun dari luar negeri.

Daftar Kerugian Negara di sektor SDA

Instansi	Kerugian	Penyebab
Kementrian Kehutanan (2011)	Rp 273 triliun	pembukaan 727 Unit Perkebunan dan 1722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah di 7 Provinsi di Indonesia
Kementrian Kehutanan (2003)	Rp 7,2 trilyun/thn	praktek illegal logging, penyelundupan kayu dan peredaran kayu illegal di Papua, Kaltim, Kalbar, Kalteng, Sulteng, Riau, NAD, Sumut, dan Jambi
Komisi Pemberantasan Korupsi (2010)	Rp 15,9 triliun per tahun	tidak segera ditertibkannya penambangan tanpa izin pinjam pakai di dalam kawasan hutan di 4 provinsi di Kalimantan (Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim)
Badan Pemeriksa Keuangan (2013)	Rp 100 miliar	menambang dan ekspolorasi sampai eksploitasi di kawasan hutan tanpa izin dan Tidak ada izin pinjam pakai kawasan hutan.
Human Rights Watch (2009)	USD 2 miliar per tahun	kejahatan di sektor kehutanan
Indonesia Corruption Watch (2009)	USD 2 miliar per tahun	selisih antara potensi penerimaan negara dari Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) selama 2004-2007 dikurangi pendapatan negara yang diterima.
Satuan Tugas Mafia Hukum	Rp  1,9 Triliun	akibat beroperasinya 14 perusahaan yang dinilai bermasalah di Provinsi Riau

Dok. ICW 2012

Melekatnya kejahatan di sektor SDA dengan praktek korupsi menjadi salah satu argumentasi kuat mengapa peristiwa kejahatan di SDA harus dilihat dari kacamata pemberantasan korupsi. Catatan lain yang dapat dijadikan argumentasi adalah bahwa pendekatan korupsi dapat mengungkapkan kejahatan dalam proses bisnis di sektor SDA yang ditutupi dengan kedok perizinan.

Melalui pendekatan korupsi, maka dapat terlihat bahwa pembukaan lahan atau tambang yang secara formal terlihat sah pada dasarnya justru didasarkan pada pola yang destruktif yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dengan pendekatan korupsi pula, peluang pelestarian ataupun penyelamatan lingkungan hidup pun sebenarnya lebih besar.

Selama 2004- Mei 2013 sedikitnya terdapat 7 (tujuh) perkara korupsi di sektor SDA yang telah dan sedang ditangani oleh KPK.  Perkara korupsi tersebut antara lain adalah:

1. Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15 perusahaan yang tidak kompeten dalam bidang kehutanan.
2. Menerbitkan izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk perkebunan sawit di Kalimantan Timur , dengan tujuan semata untuk memperoleh kayu.
3. Pengadaaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementrian Kehutanan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp  89 miliar.
4. Suap terhadap anggota dewan terkait dengan Pengadaaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementrian Kehutanan dan alih fungsi lahan.
5. Suap terkait alih fungsi hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.
6. Suap terkait alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan.
7. Dugaan suap terkait pemberian Rekomendasi HGU Kepada Bupati Buol oleh PT Hardaya Inti Plantation.

Dari perkara-perkara tersebut, tercatat 23 orang aktor telah diproses oleh KPK, diadili dan divonis oleh pengadilan tipikor dan mayoritas telah menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Mereka terdiri dari 14 orang dari lingkungan eksekutif (mantan kepala daerah, pejabat dinas/kementrian kehutanan atau dinas kehutanan provinsi),  6 orang dari politisi/legislatif dan 3 orang dari pihak swasta.

Meskipun sudah banyak pelaku yang dijerat oleh KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya, namun praktek korupsi di sektor SDA masih berlangsung hingga saat ini.

Hasil Investigasi Koalisi Anti Mafia Hutan
Koalisi Anti Mafia Hutan pada tahun 2012-2013 melakukan investigasi di 3 provinsi yaitu  Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Proses investigasi dilakukan selama 6 bulan. Hasilnya, ditemukan 5 (lima) kasus dugaan tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam tesebut yang terbagi atas, ; 1 dugaan suap penerbitan izin pertambangan, 3 dugaan korupsi pada sektor perkebunan dan 1 dugaan korupsi pada sektor kehutanan. Modus korupsi umumnya adalah penyalahgunaan wewenang dan penyuapan.

Dari ke 5 kasus tersebut,  tercatat 16 aktor yang terindikasi terlibat dengan latar belakang sebagai berikut :Menteri/mantan menteri (3 orang), Kepala Daerah/mantan Kepala dareah (5 orang), pejabat kementrian (1 orang), pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah (1 orang)  dan direktur perusahaan (6 orang).

Daftar Temuan Praktek Korupsi Sektor SDA di 3 Provinsi

No	Deskripsi singkat	Potensi Kerugian Negara	Besaran Suap
1	Laporan Dugaan Korupsi PTPN VII (cinta manis) di Sumatera Selatan	4,847,700,000
2	Dugaan korupsi Pemberian IUPHHK - HTI di kawasan Hutan Rawa Gambut Merang – Kepayang	1,762,453,824,120
3	Dugaan gratifikasi proses penerbitan izin usaha pertambangan di Kota Samarinda		4,000,000,000
4	Dugaan korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Perkebunan Sawit Di Kabupaten Kapuas Hulu	108,922,926,600
5	Dugaan korupsi penerbitan izin IUPHHK-HTI PT di Kalimantan Barat	51,553,374,200
	Total	1,927,777,824,920	4,000,000,000

Berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh koalisi. Sekurangnya terjadi potensi kerugian negara mencapai Rp 1.92 Triliun. Dari 5 kasus tersebut ditemukan 1 kasus bermodus dugaan suap, dengan besaran 4 miliar.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami dari dari Koalisi Anti Mafia Hutan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk

• menjadikan pemberantasan korupsi di sektor SDA sebagai prioritas dalam rangka penyelamatan lingkungan hidup maupun menghindari kerugian negara di sektor SDA yang lebih besar.
• mengusut tuntas kasus korupsi yang sudah terjadi di 3 Provinsi tersebut.

Selengkapnya...

Koalisi Antimafia Hutan Laporkan Korupsi SDA ke KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Antimafia Hutan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi sumber daya alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (14/6). Dugaan korupsi itu dari hasil investigas di tiga provinsi pada 2012-2013.

"Tadi kita sudah ketemu dengan pimpinan KPK. Selain membahas lima kasus, kami juga sampaikan modus lain korupsi sumber daya alam. Salah satunya review kawasan hutan yang mencapai 12.5 juta hektare," kata anggota Koalisi Tama S Langkun usai bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK.

Investigasi dilakukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatra Selatan. Menurut Tama, sedikitnya ada lima dugaan korupsi. Lima kasus yang dilaporkan memunculkan angka kerugian negara sebesar Rp1,9 triliun. Menurut dia, korupsi sumber daya alam banyak terjadi menjelang pemilu.

"Tren 2009, angka pengeluaran izin batu bara, tambang perkebunan, lebih dari 200 persen. Itu harus diantisipasi. Kita melihat prosesi politik nasional jadi pembuka pintu pengusaha untuk merampas sumber daya alam di Indonesia."

Untuk itu, kata dia, Koalisi melaporkan sejumlah pihak dan sektor terkait dalam dugaan korupsi tersebut. "Yang kita laporkan perusahaan, yang mengeluarkan izin, dan keterlibatan menteri penggunaan kawasan hutan," jelasnya. Selengkapnya...